Target 20 Juta Penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Ini
Presiden Prabowo Subianto menetapkan target peningkatan jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencapai 20 juta orang pada Agustus 2025. Hal ini merupakan peningkatan dari realisasi awal yang hanya mencapai 8,4 juta penerima. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menyatakan bahwa pihaknya sedang berupaya keras untuk memenuhi target tersebut melalui pembangunan dapur.
Pencapaian target sebesar 20 juta penerima disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya saat menghadiri Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah, pada 20 Juli 2025. Ia bahkan menyampaikan kemungkinan pencapaian di atas 25 juta penerima pada bulan Agustus. Dalam upaya mewujudkan target tersebut, BGN sedang fokus pada pembangunan tambahan dapur.
Saat ini, terdapat sekitar 4.100 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk mencapai target 20 juta penerima, diperlukan tambahan SPPG. Tigor menjelaskan bahwa pihaknya kini bekerja secara intensif, baik pagi, siang, maupun malam, demi menambah jumlah dapur menjadi minimal 7.000 dapur atau 7.000 sentra kitchen hingga akhir bulan ini.
Dalam jangka panjang, BGN menargetkan pembangunan 30 ribu dapur di seluruh Indonesia hingga akhir 2025. Infrastruktur, pendanaan, serta sumber daya manusia menjadi faktor utama percepatan pelaksanaan program ini. Dana pembangunan sendiri telah disiapkan sebesar Rp 71 triliun dari kas negara.
Namun, meskipun memiliki visi besar, program MBG masih menghadapi beberapa tantangan serius. Beberapa isu penting yang muncul antara lain insiden keracunan massal, polemik tata kelola, dan kebijakan impor peralatan makan.
Insiden Keracunan Massal di Berbagai Daerah
Sejak peluncuran program pada 6 Januari 2025, tercatat ribuan siswa di berbagai daerah mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Insiden terbaru terjadi di SMPN 8 Kupang, NTT, pada 22 Juli 2025, di mana 140 siswa mengalami diare, mual, dan muntah setelah mengonsumsi lauk rendang, sayur kacang panjang wortel, tahu, dan pisang.
Kasus serupa juga terjadi di Sumba Timur (Februari), Bombana (April), Cianjur (April), Bogor (Mei), dan Sukoharjo (Januari). Evaluasi BGN menunjukkan penyebab utama, seperti kurangnya pengalaman pengelola dapur baru, buruknya higienitas, serta lemahnya pengawasan distribusi.
Ahli gizi Tan Shot Yen menilai insiden ini bisa dicegah jika prinsip keamanan pangan seperti HACCP diterapkan secara ketat mulai dari pemilihan bahan hingga penyajian. Ia juga mengkritik absennya pelatihan teknis yang memadai sebelum program berjalan.
Polemik Impor Peralatan Makan
Selain masalah keamanan pangan, program MBG juga menuai kritik akibat kebijakan impor food tray atau ompreng. Kebijakan ini dinilai membahayakan industri lokal, karena banyak produsen ompreng MGB terancam gulung tikar akibat kebanjiran produk impor.
Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia (Apmaki) menyatakan bahwa produk impor dari Tiongkok menggunakan stainless steel SUS 201 yang mudah berkarat, bukan SUS 304 yang aman untuk makanan. Keberadaan produk ini menimbulkan kekhawatiran akan risiko kontaminasi yang membahayakan kesehatan anak-anak.
Masalah Tata Kelola dan Pembayaran Mitra Dapur
Di luar isu keamanan pangan, MBG juga menghadapi konflik antara mitra dapur dan yayasan rekanan BGN. Salah satu kasus terjadi di Kalibata, Jakarta Selatan, di mana dapur milik Ira Mesra harus menghentikan operasional karena belum dibayar hampir Rp 1 miliar oleh yayasan mitra.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni menilai pola kemitraan ini membuka celah kekacauan distribusi dan anggaran. Ia menyarankan adanya satu komando jelas dari BGN untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan pembayaran.
Penurunan Harga Paket dan Kualitas Makanan
Program MBG awalnya menjanjikan paket makanan bernilai Rp 15 ribu yang lengkap dengan susu, namun belakangan harga paket turun menjadi Rp 10 ribu. Penurunan ini dinilai memengaruhi kualitas menu yang diterima siswa. Beberapa sekolah melaporkan porsi yang lebih sedikit dan hilangnya komponen susu dari paket.
Direktur Keadilan Fiskal Celios, Media Wahyu Askar, menyebut kondisi ini sebagai bukti program belum dirancang dengan kesiapan matang. Ia mendorong evaluasi besar-besaran, termasuk audit tata kelola dan pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan.
