Polemik Beras Oplosan: Pandangan Pedagang dan Petani
Polemik terkait dugaan peredaran beras oplosan kembali mencuat setelah pemerintah memeriksa 212 merek beras yang dianggap melanggar ketentuan mutu. Sejumlah pedagang dan petani memberikan pandangan berbeda mengenai isu ini, menunjukkan kompleksitas situasi yang sedang dihadapi.
Persepsi Berbeda Mengenai “Beras Oplosan”
Menurut Haryanto, seorang penjual beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, istilah “oplosan” tidak sepenuhnya akurat dalam konteks saat ini. Ia menyatakan bahwa beras oplosan biasanya melibatkan beras subsidi dari pemerintah, namun saat ini tidak ada pengeluaran beras subsidi. Hal ini membuat banyak produsen terpaksa menurunkan kualitas beras agar bisa menjaga harga jual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Beras turun mutu itu yang harusnya spek 5 persen kadar broken (butir beras patah), dia diturunin ke 10 persen atau 15 persen. Nah itu tujuannya untuk ngimbangin harga gabah yang tinggi,” ujarnya. Menurut Haryanto, upaya ini dilakukan karena harga HET beras premium tidak mau naik meskipun biaya produksi meningkat.
Ia juga menyoroti bahwa istilah “oplosan” terlalu berlebihan dan sering kali disalahpahami oleh masyarakat. Meski demikian, ia mengakui bahwa isu ini dapat memengaruhi kepercayaan konsumen.
Kenaikan Harga Gabah dan Dampak pada Biaya Produksi
Saat ini, harga gabah kering panen (GKP) disebut telah mencapai Rp7.000 per kilogram. Namun, pemerintah masih mempertahankan harga GKP di angka Rp6.500/kg. Kenaikan harga ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menyerap gabah lokal untuk cadangan beras nasional, menggantikan praktik impor.
Haryanto menyebut bahwa biaya produksi yang semakin tinggi menjadi tantangan besar bagi para pelaku usaha. Proses pengepakan kecil (5 kilogram) dikatakan menambah biaya operasional hingga Rp500 per kilogram. Hal ini membuat harga beras 5 kilogram melebihi HET yang ditetapkan.
Perspektif Petani
Dari sisi hulu, petani seperti Ade Rudiana dari Karawang menyatakan bahwa isu beras oplosan tidak langsung memengaruhi mereka. Ia lebih khawatir dengan adanya impor beras yang dapat merusak harga pasar.
“Kalau dari lokal ke lokal, nggak ada masalah. Nah yang bisa membahayakan itu sebenarnya beras impor, baru petani menjerit. (Misalnya) Naik dikit dihantam (harga beras impor),” katanya. Ade juga menyebut bahwa harga ideal gabah agar petani tetap semangat bertanam adalah Rp7.000 per kilogram.
Biaya produksi yang tinggi, termasuk obat-obatan dan insektisida, serta hasil panen yang menurun, membuat petani kesulitan. Saat ini, hasil panen hanya mencapai 4–5 ton per hektare, jauh di bawah rata-rata sebelumnya.
Harapan untuk Kebijakan yang Lebih Bijak
Baik pedagang maupun petani berharap pemerintah dapat lebih bijak dalam menyikapi situasi di lapangan. Haryanto menyarankan agar HET premium disesuaikan dengan realita biaya produksi, sehingga pelaku usaha tidak terus-menerus berada dalam posisi sulit.
Sementara itu, Ade berharap harga standar GKP bisa dinaikkan agar semangat petani tetap terjaga. Ia menilai bahwa jika harga gabah berada di bawah Rp7.000 per kilogram, maka petani akan menjadi lesu dan kurang termotivasi untuk bertani.
