Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Menuai Pro dan Kontra
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menjadi sorotan publik. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah dan kelompok rentan, dengan tujuan mengatasi masalah gizi, stunting, serta mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Namun, dalam pelaksanaannya, MBG menimbulkan pro dan kontra.
Masalah dalam Pelaksanaan Program MBG
Beberapa isu yang muncul dalam pelaksanaan program MBG antara lain tata kelola yang tidak transparan, jual beli titik dapur SPPG, dugaan mark up pengadaan barang seperti motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi, serta aliran dana ilegal hingga kasus korupsi. Kasus korupsi MBG di Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyeret enam tersangka hingga Juni 2026, termasuk mantan pimpinan BGN dan pihak swasta.
Demo Pro dan Kontra MBG di Berbagai Daerah
Di sejumlah daerah, gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat muncul. Sebagian dari mereka mendesak evaluasi dan penghentian sementara program, sementara lainnya justru menyuarakan dukungan agar program tetap berjalan demi keberlanjutan gizi anak bangsa.
Di Pekanbaru, Aliansi Masyarakat Pekanbaru Peduli Indonesia (AMPPI) menggelar aksi damai untuk menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG. Mereka menilai program tersebut memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dalam hal pemenuhan gizi anak-anak maupun membuka peluang kerja baru melalui keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Di Jakarta Pusat, dua kelompok massa dengan pandangan berbeda terhadap Program MBG menggelar aksi demonstrasi secara bersamaan di kawasan Patung Kuda. Di satu sisi, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya menyuarakan kritik terhadap pelaksanaan program tersebut, sedangkan di sisi lain, kelompok Masyarakat Pejuang Gizi Anak Indonesia hadir untuk memberikan dukungan agar program tetap dilanjutkan.
Dukungan dari Guru dan Murid di Tapanuli Selatan
Di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), sejumlah guru dan siswa justru mengaku merasakan manfaat program tersebut dan berharap agar tetap dilanjutkan. Korwil BGN Tapsel, Wan Apriyanti Lubis, mengatakan bahwa dukungan terhadap Program MBG datang langsung dari para tenaga pendidik dan peserta didik yang telah menerima manfaat program tersebut.
Pihak sekolah berharap program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat terus berlanjut untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak. Dukungan juga datang dari SD Negeri 100616 Batang Angkola, di mana para siswa menyambut program itu dengan penuh antusias.
Alasan Mahasiswa Mendesak MBG Dihentikan
Mayoritas tuntutan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disetop sementara datang dari kalangan mahasiswa. Mereka menilai program ini bermasalah dalam tata kelola dan rawan korupsi, sehingga perlu evaluasi menyeluruh sebelum dilanjutkan. Alasan utama mahasiswa mendesak MBG dihentikan antara lain:
- Tata kelola tidak transparan
- Banyak dapur SPPG diduga diperjualbelikan, melibatkan yayasan terafiliasi dengan pejabat BGN.
- Kasus korupsi yang telah menyeret enam tersangka, termasuk mantan pimpinan BGN.
- Pemborosan APBN karena pengadaan barang yang tidak relevan (motor listrik, tablet, sepatu, TV).
- Supremasi sipil dan isu lebih luas seperti inkompetensi pejabat, UU Polri, dan praktik militerisme.
- Evaluasi menyeluruh diperlukan agar pemerintah bisa memperbaiki skema, memastikan tepat sasaran, dan bebas dari korupsi.
Sikap Pemerintah terhadap MBG
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mungkin dihentikan meski ada tuntutan dari sejumlah kelompok mahasiswa. Menurut Qodari, MBG merupakan salah satu janji kampanye utama Presiden Prabowo Subianto yang menjadi dasar dukungan masyarakat pada Pemilihan Presiden. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan program tersebut sebagai bentuk komitmen kepada rakyat.
Qodari menegaskan bahwa pemerintah terbuka untuk melakukan evaluasi dan perbaikan apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan Program MBG. Ia menambahkan bahwa kritik terhadap pelaksanaan program tetap sah dalam sistem demokrasi, namun harus diarahkan pada aspek teknis maupun implementasi program, bukan pada penghentian kebijakan secara keseluruhan.
